Home » » Pendidikan politik di Indonesia

Pendidikan politik di Indonesia

Pendidikan politik di Indonesia saat ini dinilai dalam kondisi yang memprihatinkan. Pembenahan serius guna mewujudkan kepribadian dan partisipasi politik yang betul-betul sehat pun perlu dilakukan.

"Kondisi politik nasional berikut partai politik yang ada di dalamnya lebih mengutamakan hak politiknya ketimbang kewajiban politik. Pendidikan politik yang sehat semestinya mampu menyeimbangkan antara hak politik dan kewajiban politik," kata Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kementerian Dalam Negeri, Tanribali Lamo di Jakarta, Kamis (31/5/2012).

Ia mengakui perlunya kerja sama yang erat dari semua komponen dalam membangun pendidikan politik yang lebih bertanggungjawab akan masa depan bangsa dan negara Indonesia, termasuk pemerintah sendiri. Pendidikan politik yang sehat harus mampu mewujudkan tujuan yang diperlukan dari suatu pendidikan politik, yaitu membentuk kepribadian bangsa, menumbuhkan kesadaran politik yang aktif, dan partisipasi politik yang luas dari warga negara.

"Pemerintah sendiri melihat penting untuk memberi porsi yang lebih besar bagi pendidikan politik. Itu sebabnya bantuan keuangan dari APBN dan APBD diprioritaskan bagi pendidikan politik ini," ujarnya.

Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri mulai pertengahan tahun 2012 akan mengadakan kegiatan sosialisasi mengenai pendidikan politik ke seluruh daerah. Sehingga terdapat kesadaran yang luas dari partai politik dan warga negara untuk sama-sama membangun pendidikan politik yang sehat.

Sementara itu, Ketua Umum MKGR Letjen TNI (purn) Soeyono mengatakan, kehidupan politik membutuhkan contoh dan teladan dari para elit parpol dan juga para pimpinan dari organisasi kemasyarakatan lainnya, sehingga mampu membentuk mesin politik yang kuat. Tanpa itu pendidikan politik akan gagal yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi nasib bangsa dan negara di masa depan.

"Sebagai contoh keterkenalan seorang calon kepala daerah lebih menjadi pilihan dalam suatu pilkada ketimbang kualitasnya dalam memahami kebutuhan warga untuk membangun kehidupan yang bertanggungjawab dan bermoral akan masa depan bangsa dan negara," ungkap mantan Kasum ABRI itu.

Menurut catatan Kementerian Dalam Negeri terdapat 78 partai politik di Indonesia dan sekitar 70.000 organisasi kemasyarakatan
Share this article :

0 komentar:

Poskan Komentar

 
Support : Creating Website | Johny Template | Maskolis | Johny Portal | Johny Magazine | Johny News | Johny Demosite
Copyright © 2011. PendidikanTerbaru - All Rights Reserved
Template Modify by Premium Blogger Templates Inspired Blogger Tricks
Proudly powered by Bloggerfree download all